JAKARTA, KOMPAS.com - Meskipun korban jiwa manusia akibat gigitan anjing yang terjangkit rabies di Pulau Bali terus meningkat, penanggulangan rabies oleh pemerintah belum dilakukan secara serius. Selain dari bertambahnya korban jiwa, hal itu juga tecermin dari meluasnya daerah terjangkit rabies. Kerja sama pemerintah pusat dan daerah juga belum padu. Menurut Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia drh Wiwiek Bagja, Rabu (3/1/2010) di Jakarta, harus ada itikad baik dari pemerintah pusat dan daerah untuk menanggulangi rabies secara bersama-sama. Kerja sama yang padu harus dilakukan antarkementerian dalam membuat konsep dan implementasinya di lapangan. Begitu juga antara pemerintah pusat dan daerah yang hingga kini belum padu. Siapa yang harus bertanggung jawab dalam penanggulangan rabies, hingga sekarang belum tegas, katanya. Begitu juga bagaimana progres tindakannya, bagaimana dengan anggaran, serta bagaimana mekanisme penanggulangannya masih tidak tegas. Sumber penyakit rabies ada pada hewan. Karena itu, prioritas utama penanggulangan harus pada hewan yang tertular rabies bukan pada manusianya, katanya. If you don't have accurate details regarding news, then you might make a bad choice on the subject. Don't let that happen: keep reading.
Drh Mangku Sitepu, anggota Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dan juga anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI), menyatakan, belum ada keserasian pelaksanaan penanggulangan rabies antara pemerintah pusat dan daerah. Bahkan, Dinas Peternakan merasa kalau masalah anjing bukan urusan dia sebab mereka hanya mengurusi ternak. Lalu siapa yang mengurusi anjing, katanya. Sejak zaman Belanda, penanganan rabies dibagi dua. Untuk manusianya diserahkan ke lembaga kesehatan masyarakat, adapun anjingnya diserahkan ke dokter hewan. Sekarang semua mengurusi manusia, siapa yang mengurus hewannya. Padahal, itu sumber penularan, katanya. Mangku menyatakan, pemberian vaksinasi pada anjing harus dilakukan terus-menerus selama penyakit berjangkit. Setelah dilakukan vaksinasi, selang enam bulan kemudian divaksinasi lagi. Menurut dia, pemberian vaksinasi kepada anjing jauh lebih murah daripada kepada manusia. Vaksin untuk anjing sudah bisa diproduksi di dalam negeri, adapun untuk manusia masih harus diimpor. Prioritas melakukan eliminasi dibarengi vaksinasi yang terkontrol, bukan pada manusianya, katanya. Korban rabies di Bali terus berjatuhan. Tingginya jumlah gigitan anjing di Bali mempersulit penanganan sekaligus membengkaknya biaya. Hingga Desember 2009 tercatat terjadi 16.680 kasus gigitan anjing terhadap manusia. Sejak kuartal IV-2008 hingga akhir 2009, dana yang dikeluarkan untuk penanggulangan rabies Rp 22,2 miliar. Dana itu dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten di Bali, serta bantuan dari Australia Center for International Agricultural Research (ACIAR) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). (MAS)
Drh Mangku Sitepu, anggota Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dan juga anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI), menyatakan, belum ada keserasian pelaksanaan penanggulangan rabies antara pemerintah pusat dan daerah. Bahkan, Dinas Peternakan merasa kalau masalah anjing bukan urusan dia sebab mereka hanya mengurusi ternak. Lalu siapa yang mengurusi anjing, katanya. Sejak zaman Belanda, penanganan rabies dibagi dua. Untuk manusianya diserahkan ke lembaga kesehatan masyarakat, adapun anjingnya diserahkan ke dokter hewan. Sekarang semua mengurusi manusia, siapa yang mengurus hewannya. Padahal, itu sumber penularan, katanya. Mangku menyatakan, pemberian vaksinasi pada anjing harus dilakukan terus-menerus selama penyakit berjangkit. Setelah dilakukan vaksinasi, selang enam bulan kemudian divaksinasi lagi. Menurut dia, pemberian vaksinasi kepada anjing jauh lebih murah daripada kepada manusia. Vaksin untuk anjing sudah bisa diproduksi di dalam negeri, adapun untuk manusia masih harus diimpor. Prioritas melakukan eliminasi dibarengi vaksinasi yang terkontrol, bukan pada manusianya, katanya. Korban rabies di Bali terus berjatuhan. Tingginya jumlah gigitan anjing di Bali mempersulit penanganan sekaligus membengkaknya biaya. Hingga Desember 2009 tercatat terjadi 16.680 kasus gigitan anjing terhadap manusia. Sejak kuartal IV-2008 hingga akhir 2009, dana yang dikeluarkan untuk penanggulangan rabies Rp 22,2 miliar. Dana itu dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten di Bali, serta bantuan dari Australia Center for International Agricultural Research (ACIAR) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). (MAS)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar